Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 di Wanggudu

Wanggudu - Hasil Sensus Ekonomi 2016 dapat memperkuat data Pemda untuk menetapkan kebijakan maupun perencanaan program-program pembangunan di daerah sehingga lebih tepat sasaran.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Konawe Utara, Drs La Ondjo Msi mengatakan selama ini data-data yang diacu pemda cenderung hanya bersifat data administratif. Paling banter data survei dengan sampel yang terbatas.

“Tentunya yang diharapkan dengan menggunakan data sensus, maka potret kegiatan dan pertumbuhan ekonomi bisa terjaring secara menyeluruh, tuntas, sehingga pijakannya datanya lebih kuat,” ujarnya di sela-sela Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 di Wanggudu, Konut, Rabu (2/12/2015).

Sumber Berita : mediakonawe.com

Wanggudu – Front Rakyat Pemerhati KPU Kabupaten Konawe Utara (FRPK-KU) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara (Konut) menggugat  adanya indikasi  yang dilakukan  sejumlah oknum anggota KPUD Konut yang cenderung melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilukada di daerah ini.

Dalam pernyataan sikap FRPK-KU berisi tiga butir tuntutannya  yang ditandatangani Abdul Sapar, Muh. Husni Ibrahim, Irawanto, Pajrin Boma, Firman dan Erdin Patoro  mendesak KPU agar independen, transparan, akuntabel  dan tidak memihak pasangan calon bupati serta tetap menjaga pemilukada Konawe Utara sesuai cita-cita demokrasi.

Selain itu, Abdul Sapar dalam orasinya juga mendesak Panwaslu Kabupaten Konawe Utara untuk menindaklanjuti dan memproses laporan pelanggaran kode etik dan dugaan adanya pelanggaran pidana pemilukada  oknum anggota KPUD  Konut yang melibatkan Ferdinan SP, Muharam SP, dan Masmudin Sag, MSi  ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Saya mita kepada Ketua KPUD  hadirkan Muharam, hadirkan Masmudin, hadirkan Ferdin,  yang  telah mencederai independesi  KPU, kalau tidak, kami akan menerobos masuk,”teriak Sapar yang dengan spontan ratusan massa pengunjuk rasa bergerak maju nyaris merepotkan aparat keamanan  yang berjaga di depan Kantor KPU Konut itu.

Lebih lanjut, Sapar meneriakkan indikasi kecenderungan pelanggaran yang dilakukan oknum KPUD Konut  dalam rekam jejak FRPK-Ku itu, terungkap  saat  pihak KPUD Konut  melakukan sosialisasi tatacara penjoblosan  pada Jumat, 27 Nopember 2015 di Desa Boenaga Kec. Lasolo Kab Konawe Utara cenderung telah mencederai Independensi KPU.

“Ambil uangnya, tusuk jagonya dan pilih yang muda-muda merupkan bagian dari kutipan  pernyataan yang merusak independensi KPU Konawe Utara, “ kata Sapar.

Ini seharusnya,  tambah Abdul  Sapar, sebagai lembaga penyelenggara pemilu menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam demokrasi kendatipun itu kenyataannya tidak demikian, karena mengarahkan kesalah satu pasangan calon adalah sebuah penghianatan terhadap demokrasi dan menciderai semangat pemilu. JM

Sumber Berita : mediakonawe.com

Ternyata, lahirnya UU baru yang menjadi pengganti UU No 8/1985 itu justru menuai permasalahan baru. Padahal, jika dicermati kembali dalam sejarah perjalanan UU ini, keberadaan UU No 8/1985 dibuat pemerintahan Orde Baru untuk mengontrol masyarakat melalui wadah dan asas tunggal bagi berbagai bentuk dan jenis organisasi.

Jika merunut ingatan kita ke belakang, pada 1987, Pemuda Islam Indonesia (PII) dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu, Suparjo Rustam, karena menolak pengaturan ormas tersebut.

Kemudian di era Reformasi, DPR dan pemerintah segera mengganti UU No 8/1985 dengan UU No 17/2013. Tujuannya untuk mengatasi terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak kekerasan, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas ormas.

Dalam UU Ormas, semua bentuk organisasi yang tumbuh dalam masyarakat disebut organisasi kemasyarakatan. Mulai dari yang berbadan hukum hingga tidak berbadan hukum. UU Ormas pun mengatur organisasi yang bergerak nyaris di seluruh bidang, dari bidang keagamaan hingga seni.

"Artinya, secara praktik, lembaga pengelola pesantren, amil zakat, panti asuhan, rumah sakit, sekolah, organisasi kepemudaan, komunitas pencinta seni dan film, asosiasi atau perkumpulan keilmuan, profesi, hobi, organisasi sosial atau filantropi, hingga paguyuban keluarga diatur oleh UU Ormas," kata anggota Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), Fransisca Fitri, dalam diskusi publik "Laporan Tahun Kedua Pelaksanaan UU Ormas" di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (12/11).

Implementasi UU Ormas

Pemantauan terhadap implementasi UU Ormas tersebut dilakukan KKB, terutama pasca pembatalan dan juga pengubahan sejumlah pasal yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Desember 2014. Dari 21 pasal yang diajukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diuji materi secara hukum, ternyata MK melalui putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 hanya mengesahkan sembilan pasal baik dibatalkan maupun dihapuskan. Sementara KKB mengajukan uji materi sebanyak sembilan pasal dan hanya satu pasal yang diputuskan MK.

Beberapa bulan setelah putusan MK, kata Fransisca, Menteri Dalam Negeri merilis Surat Edaran Nomor 220/0190/Kesbangpol tentang penjelasan putusan MK terhadap UU No 17/2013. Isinya memuat dan menekankan hasil putusan MK. Hanya saja, tafsir atas frasa putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bisa juga diterjemahkan di tingkat lokal menjadi secara luas dan justru bertentangan dengan UU Ormas serta mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Fransisca menunjukkan contoh riil di Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pemkab menafsirkan pelayanan pemerintah dengan membuat kebijakan "tidak akan melayani" permohonan bantuan dalam bentuk apa pun, memberikan keterangan atau wawancara, atau sampai tidak menghadiri undangan kegiatan dari ormas yang tidak terdaftar. Kebijakan ini ditetapkan lewat SE Bupati Nomor 200/BKBPL/182/IV/2015 tentang keberadaan ormas/lembaga swadaya masyarakat.

Kepala Sub-Direktorat Kemitraan dan Pemberdayaan Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Mohammad B Saudy mengatakan, "Pemerintah sesungguhnya tidak hanya ingin ormas menjadi sebuah organisasi besar saja, tetapi juga menginginkan ormas bisa menjadi mitra dan melakukan kontrol terhadap pembangunan. Semakin banyak ormas, semakin baik kontrol terhadap kebijakan bagi pembangunan."

Menurut Saudy, saat gugatan uji materi diajukan dan berproses di MK, tidak ada niat sedikit pun dari pemerintah untuk merasa menang. Bahkan, ketika sejumlah pasal diubah atau dihapus oleh MK, pemerintah juga tidak merasa sedih. Meski demikian, pemerintah tetap membuat tata cara pendaftaran ormas agar diterbitkan surat keterangan terdaftar (SKT).

Dosen Pascasarjana UMJ, Endang Rudianto, mengatakan, hingga kini ada sekitar 140.000 ormas di Indonesia yang terdaftar dan memiliki SKT baik dari pemerintah setempat maupun Ditjen Kementerian Dalam Negeri. Sementara ormas yang tidak terdaftar diperkirakan mencapai tiga kali lipatnya.