KESBANGPOL KONUT

Selasa, 09 Februari 2016

Bupati Bangka Terancam Sanksi Mendagri

Ingat kepala daerah adalah pemimpin di daerahnya. Kalau kepala daerah main usir warganya yang sudah mendapatkan masalah, ya berarti kepala daerah tersebut tidak bertanggungjawab

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap Bupati Bangka Tarmizi H yang diduga melakukan pengusiran terhadap jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Sungailiat, Jumat (5/2) kemarin.

"Iya. Tapi nanti akan dilihat dahulu perkembangannya seperti apa," kata Tjahjo, Senin (8/2).

Dia menegaskan, telah mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melakukan tindakan anarkis terhadap kaum minoritas. Justru, Pemerintah harus hadir ke masyarakat, terlebih di sejumlah daerah yang dianggap bermasalah dan rentan konflik sosial.

"Kemendagri mengingatkan kepala daerah untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Forkompinda dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat," ujar dia.

Menurut Tjahjo, kepala daerah yang melakukan pengusiran kepada warganya adalah kepala daerah yang tidak bertanggungjawab.

"Ingat kepala daerah adalah pemimpin di daerahnya. Kalau kepala daerah main usir warganya yang sudah mendapatkan masalah, ya berarti kepala daerah tersebut tidak bertanggungjawab," katanya.

Sumber Berita : Puspen Kemendagri

Agenda Pelantikan Kepala Daerah Diumumkan Mendagri

Pada Maret rencananya akan ada 11 Bupati dan Wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih yang akan dilantik. Daerah yang masih menjalani sidang sengketa pilkada juga direncanakan dilantik bersamaan di bulan tersebut, usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan final sengketa Pilkada

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tujuh gubernur dan wakil gubernur, serta 202 bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih Pilkada Serentak 2015 akan dilantik Februari ini.

Rencananya, tujuh gubernur dan wakil gubernur tersebut akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo langsung di Istana Negara, pada Jumat 12 Februari 2016.
Sedangkan, 202 bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih, akan dilantik pada Rabu, 17 Februari 2016, di masing-masing ibu kota provinsi oleh gubernur daerah setempat.

Usai dilantik, para kepala daerah dan wakilnya tersebut akan diundang ke Istana Negara, Jakarta untuk diberikan arahan oleh presiden dan sejumlah menteri terkait serta petinggi negara lainnya.

"Untuk empat kabupaten/kota dan satu provinsi diundur, 7 bupati/wali kota masih proses sengketa di Mahkamah Konstitusi," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (8/2).

Sedangkan pada Maret rencananya akan ada 11 Bupati dan Wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih yang akan dilantik. Daerah yang masih menjalani sidang sengketa pilkada juga direncanakan dilantik bersamaan di bulan tersebut, usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan final sengketa Pilkada.

"Untuk Kalimantan Tengah kalau tidak ada sengketa MK akan dilantik juga bulan Maret," ungkap politikus senior PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, untuk bulan Juni rencananya Kementerian Dalam Negeri juga akan menjadwalkan pelantikan satu gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Tengah dan kurang lebih 30 bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.

"Sesuai ketentuan Undang-Undang masa jabatan kepala daerahnya habis bulan Juni. Itu harus sesuai tidak boleh dikurangi," ungkap Mendagri.

Sumber Berita : mediakkonawe.com

Jumat, 05 Februari 2016

Presiden Jokowi : Humas Harus Bergerak Cepat

Presiden Joko Widodo. Foto : Finansial.

Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non kementerian memiliki kecepatan dalam merespon dan kecepatan memberikan informasi. "Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," ucap Presiden pada pertemuan pada pertemuan dengan humas Kementerian dan lembaga non kementerian, serta BUMN di Istana Negara, Kamis 4 Februari 2016.

Lebih jauh Presiden mengatakan jangan sampai pemerintah maupun BUMN yang telah bekerja dengan pontang-panting tapi tidak diinformasikan ke publik. "Bagaimana masyarakat akan tahu? Informasikan apa yang telah dikerjakan. Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan pola-pola lama." ‎
‎
Presiden mencontohkan beberapa hal yang seharusnya dapat diinformasikan kepada masyarakat dengan lebih baik. Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya, dimana terjadi penurunan suku bunga 22-23 persen menjadi 11-12 persen, bahkan tahun ini akan diturunkan lagi menjadi 9 persen. "Bagaimana masyarakat akan tahu jika tidak diinformasikan, karena KUR diperlukan masyarakat. Beritahukan juga cara mendapatkan KUR kepada masyarakat," ucap Presiden.

Hal lainnya adalah tentang penenggelaman kapal yang menangkap ikan secara ilegal. Presiden meminta jangan hanya berita kapalnya saja yang diangkat. "Tapi jelaskan bahwa kita bertindak tegas dalam menghadapi kapal penangkap ikan ilegal," ujar Presiden.
‎
Di bidang perminyakan misalnya, bagaimana pemerintah dapat membubarkan Petral yang telah ada selama puluhan tahun. "Harus ada penjelasan karena merupakan sesuatu yang sangat besar sekali. Kenapa Petral bubar dan akhirnya rakyat dapat apa?" kata Presiden.‎
‎
‎Presiden menekankan pentingnya melibatkan masyarakat. Presiden memberi contoh cara baru dalam berkomunikasi, misalnya dengan mulai melibatkan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN, misalnya apa nama jalan tol, bandara atau pelabuhan.‎ "Apa nama kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat," kata Presiden.
‎
Untuk itu, Presiden juga meminta agar humas-humas yang ada di K/L dan BUMN untuk bergerak lebih cepat dan lebih memiliki kepekaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. "Kesampingkan ego sektoral. Ke depankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja," ucap Presiden.

Terlebih lagi saat ini, Presiden mengingatkan bahwa kita kini memasuki era persaingan dan kompetisi. Kompetisi yang dihadapi adalah kompetisi antar negara. Untuk itu, Presiden mengingatkan pentingnya persepsi yang disampaikan humas-humas kementerian dan lembaga non kementerian maupun BUMN. "Apa goal terakhir dari persepsi sebuah image? Ingin ada trust (kepercayaan) dari rakyat, dari dunia," ucap Presiden. Presiden menjelaskan bahwa persepsi positif suatu negara diperlukan untuk menunjukkan bahwa negara itu layak menjadi tujuan pariwisata dan investasi. ‎‎

Presiden memberikan contoh saat terjadi peristiwa ledakan bom pada beberapa minggu yang lalu. Respon saat itu, kata Presiden, sangat bagus sekali. "Rakyat tidak takut, semua tidak takut. Semua bergerak," ucap Presiden.

Upaya bersama seperti itu sangat diperlukan. Presiden menjelaskan bahwa tujuan utama dari teroris adalah menimbulkan ketakutan. "Begitu ada pernyataan rakyat tidak takut, negara tidak takut. Responnya hampir bersamaan. Dan diapresiasi baik dari dalam dan luar negeri. Terutama kecepatan TNI dan POLRI serta masyarakat," ujar Presiden.

Sumber Berita : mediakonawe.com

Kamis, 04 Februari 2016

DPRD Konut Paripurna Calon Bupati Terpilih

Sidang Paripurna Istimewa DPRD Konut. Foto : MK/JM

Wanggudu – Pasca penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe Utara terhadap pasangan Ir Ruksamin – Raup, S Ag sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara melalui surat keputusan Nomor : 1/KPDS KPU-/026.964871/I/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 yang lalu.

Selanjutnya, melalui rapat paripurna istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara tentang pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 yang dipimpin ketuanya, Jefri prananda, SH yang juga turut dihadiri Wakil Bupati Konawe Utara, Ir Ruksamin, Plt Sekda Konut, Dr Ikhwan Porosi, calon Bupati dan Wakil terpilih Ir. Ruksamin dan Raup, S Ag, Kapolsek Asera, sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkab Konut, sejumlah Parpol, Ketua Panwaslu, OKP, Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat dan insan pers di Ruang Sidang DPRD Konut , Rabu, 03 Pebruari 2016.

Selanjutnya Ketua DPRD Konut, Jefri Prananda membacakan pengumuman dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Utara Nomor : 1/KPDS KPU-/026.964871/I/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015.

Sidang Paripurna khusus DPRD Konut tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 100/140/SJ tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota tertanggal 19 Januari 2016.

Yang tentunya juga sebelumnya, sangat terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor : 75/PHP.10-14/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang putusan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015.

Sumber Berita : mediakonawe.com

halaman

SELAMAT DATANG DI KANTOR BADAN KESBANGPOL KONAWE UTARA

INFO NASIONAL

NASIONAL

KONAWE UTARA