Oheo – Hari kedua Tim Auditor Inspektorat Konawe Utara dalam memeriksa dana desa di Kecamatan Oheo memasuki tahapan memeriksa dokumen administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) hasil pengelolaan dana desa di wilayah ini.

Tim Auditor Inspektorat Konut yang diketuai Insanuddin Tajudin S, ST.Pi dengan lima orang auditor itu terus menggali sejauhmana bobot administrasi SPJ para kades pengelola dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa. “Hari ini tim auditor masih pada tahap pemeriksaan admistrasi. Dan data-datanya sedang kami input kemudian setelah rampung kita masuk pada tahap pemeriksaan fisik obyek pekerjaan di lapangan, Kata Insanuddin di Aula Kantor Camat Oheo, selasa, 1 Maret 2016.

Dari informasi yang dihimpun, terdapat empat jenis pekerjaan fisik yang di kelola para kepala desa di Kecamatan Oheo masing-masing, pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani, jalanlingkungan, pembuatan deuker, drainase dan sarana air bersih yang tersebar di 14 desa dengan kisaran dana desa sebesar Rp. 240 juta hingga Rp. 270 juta.

Secara umum kalau kita melihat item penggunaan dana desa ini secara sederhana terbagi atas pekerjaan fisik, pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kapasitas kelembagaan desa termasuk bimbingan teknis (Bimtek) bagi para kades.

“Terpenting program pembangunan perdesaan ini sangat diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa. Jadi para kades jangan main-main dengan pengelolaan dana desa ini karena akan ada sanksi bagi para kades yang melanggarnya,”tandas Insanuddin.

JM

Jakarta -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap Bupati Bangka Tarmizi H yang diduga melakukan pengusiran terhadap jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Sungailiat, Jumat (5/2) kemarin.

"Iya. Tapi nanti akan dilihat dahulu perkembangannya seperti apa," kata Tjahjo, Senin (8/2).

Dia menegaskan, telah mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melakukan tindakan anarkis terhadap kaum minoritas. Justru, Pemerintah harus hadir ke masyarakat, terlebih di sejumlah daerah yang dianggap bermasalah dan rentan konflik sosial.

"Kemendagri mengingatkan kepala daerah untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Forkompinda dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat," ujar dia.

Menurut Tjahjo, kepala daerah yang melakukan pengusiran kepada warganya adalah kepala daerah yang tidak bertanggungjawab.

"Ingat kepala daerah adalah pemimpin di daerahnya. Kalau kepala daerah main usir warganya yang sudah mendapatkan masalah, ya berarti kepala daerah tersebut tidak bertanggungjawab," katanya.

Sumber Berita : Puspen Kemendagri

Sidang Paripurna Istimewa DPRD Konut.   Foto : MK/JM

Wanggudu – Pasca penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe Utara  terhadap pasangan Ir  Ruksamin – Raup, S Ag  sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara melalui surat keputusan Nomor : 1/KPDS KPU-/026.964871/I/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 yang lalu. 

Selanjutnya, melalui rapat paripurna istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara tentang pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015  yang dipimpin ketuanya, Jefri prananda, SH  yang juga turut dihadiri Wakil Bupati Konawe Utara, Ir Ruksamin, Plt Sekda Konut, Dr Ikhwan Porosi, calon Bupati dan Wakil terpilih Ir. Ruksamin dan Raup, S Ag, Kapolsek Asera, sejumlah Kepala SKPD  lingkup Pemkab Konut, sejumlah Parpol, Ketua Panwaslu, OKP, Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat dan insan pers di Ruang Sidang DPRD Konut , Rabu, 03 Pebruari 2016.

Selanjutnya Ketua DPRD Konut, Jefri Prananda membacakan pengumuman dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  Kabupaten Konawe Utara Nomor : 1/KPDS KPU-/026.964871/I/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015.

Sidang Paripurna khusus DPRD Konut tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 100/140/SJ tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota tertanggal 19 Januari 2016.

Yang tentunya juga sebelumnya, sangat terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor : 75/PHP.10-14/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang putusan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. 

Sumber Berita : mediakonawe.com

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo berencana untuk memanfaatkan APBD untuk kebutuhan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan forum kemasyarakatan. Maksudnya, untuk meningkatkan kordinasi pemerintah dan masyarakat untuk memantau organisasi diduga menyimpang dan gerakan radikal.

“Kita butuh mata dan telingan masyarakat. Perlu pantauan terorganisir. Bukan hanya di tingkat provinsi, namun kabupaten/kota hingga ke desa/kelurahan,” kata Tjahjo saat menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional II Kosgoro 1957, Jumat (15/1).

Misal, selama ini tidak ada yang menduga adanya ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ternyata, organisasi tersebut sudah mengakar. Bahkan banyak laporan orang hilang yang dikhawatirkan mengikuti aliran tersebut.

Makanya, Tjahjo menambahkan, akan melibatkan seluruh unsur masyarakat hingga ke tingkat bawah. Bahkan, kalau perlu ia siapkan payung hukum agar kepala daerah tak khawatir mengucurkan dana tersebut kepada masyarakat dan Forkompinda.

Sedangkan terkait peristiwa teror bom Sarinah, Tjahjo menambahkan, semua pihak di pusat maupun daerah harus deteksi dini. Menurut dia, negara ini adalah negara besar, bila semua kalangan bersatu, maka tidak ada yang bisa merusak kedaulatan Indonesia.

“Jangan takut. Kita harus serentak melawan,” ujar dia.